Indonesian Channel - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri melakukan identifikasi masalah tata kelola Cukai.
Wakil Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Novel Baswedan mengatakan penting tata kelola cukai untuk optimalisasi cukai sebagai penerimaan negara.
Novel mengatakan hal itu, usai Focus Group Discussion (FGD) dengan tentang permasalahan dan tantangan cukai dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan masyarakat, optimalisasi penerimaan negara dan kepentingan bisnis, pada Rabu (10/5/2023).
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Morupsi (KPK) itu, mengungkapkan, sejak pertengahan 2022, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi pada penerimaan negara dalam pengelolaan penerimaan negara yang bersumber dari cukai.
“Selama itu, Satgassus memperoleh berbagai informasi terkait permasalahan- permasalahan cukai yang perlu dicari solusinya,” kata Novel.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Herry Muryanto mengatakan, FGD ini diharapkan mampu mendeteksi permasalahan dari masukan yang ada, sekaligus mendapatkan formula solusi terbaik atas permasalahan yang tepat.
Herry mengungkapkan, Satgassus Pencegahan Korupsi telah membentuk tim yang fokus mencegah korupsi di sektor cukai.
Tim itu, diketuai oleh Afief Yulian Miftach dengan anggota A. Damanik, Sugeng Basuki, Airien Marttanti Koesniar, Arba’a Achmadin dan Ronald Paul Sinyal.
Sementara itu, anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Yudi Purnomo Harahap menambahkan, pencegahan korupsi merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tujuannya agar Polri terlibat dalam upaya mendukung program pemerintah yang sedang memperkuat pertumbuhan perekonomian dalam hal ini sektor cukai.
Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, dengan adanya perbaikan tata kelola cukai, tentu akan membuat terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan keuangan negara dari cukai.
“Sekaligus menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan,” tegasnya.
Hadir dalam FGD Ditjen Bea Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Kesehatan, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, PT Multi Bintang Indonesia, Tbk, GAPPRI, GAPMMI, INAPLAS, Indodata, DDTC, GAPRINDO, dan AMI.***
